Sejumlah pasangan pengantin pada Kabupaten Majalengka mengeluhkan biaya pencatatan akta nikah yg semakin mahal mencapai Rp 900.000 sampai Rp 1.000.000, padahal sebelumnya biaya pencatatan akta nikah hanya mencapai Rp 400.000 hingga 600.000 saja.

Atas duduk perkara tersebut Komisi D DPRD Majalengka akan segera menyikapinya menggunakan melakukan pemeriksaan & mengundang Kementrian Agama Kabupaten Majalengka.

Menurut informasi Hidayat yg baru saja melangsungkan pernikahan, munculnya Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2014 mengenai Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yg berlaku pada Departemen Agama atau lebih dikenal Tarif Biaya Nikah ternyata nir menciptakan biaya nikah menjadi murah. Atau sinkron menggunakan tarif yang tertera dalam anggaran tersebut.

?Dengan keluarnya aturan baru katanya kan tujuannya buat memangkas biaya siluman agar tertib, nyatanya malah nir demikian, karena biaya nikah jauh lebih mahal lagi,? Tutur Hidayat.

Hal senada disampaikan Ena yg mengaluarkan biaya hingga Rp 1.000.000 sesuai permintaan petugas pembantu pencatat akta nikah yg terdapat di desanya. Tidak dijelaskan secara rinci buat apa saja uang sebanyak itu.

?Ketika kami mendaftar, diminta buat menyetor porto nikah, dan pas foto & persyaratan lainnya. Kemudian masi mengisi formulir buat disetorkan pulang pada petugas,? Kata Ena.

Sementara itu galat seorang pembantu petugas pencatat akta nikah menyatakan dana sebanyak Rp 1.000.000 yang dipungut menurut calon pasangan mengantin diperuntukan setor ke kas negaras ebesar Rp 600.000,-, biaya transportasi petugas KUA, honor P3N, gaji kuwu,

Kepala Kementrian Agama Kabupaten Majalengka Udin Saprudin ketika dimintai konfirmasi soal semakin mahalnya biaya nikah menyatakan kalua biaya nikah hanya sebesar Rp 600.000 yang langsung disetor ke kas negara melalui bank. Itupun bila pernihakan dilaksanakan di luar kantor KUA, bila pernihakan di kantor KUA duipastikan biaya nikah akan gratis.

“Bahkan untuk pasangan nikah yang berasal dari keluarga miskin walapun mereka melalangsungkan pernihakan di rumah atau di luar KUA kami akan tetap melayani tanpa dipungut biaya apapun,” ujar Udin.

Udin menyebutkan, dana yang disetorkan ke kas negara hingga kini belum ada aturan yang mengatur adanya biaya transportasi atau honor bagi petugas KUA ke lapangan apalagi untuk P3N, sehingga seluruh petugas KUA yang kerap mencatat pernihakan pasangan pengantin selama ini tidak mendapat honor. “Ayeuna mah paruasa wae” kata Udin.

Hanya Kepala Kementrian Agama menyebutkan bagi pasangan nikah harus mengisi sejumlah formulir yang sulit untuk diisi oleh orang pintar sekalipun, sehingga bagi pasangan nikah bisa meminta bantuan pihak lain. Hal itulah yang mungkin di hitung sebagai pengeluaran biaya nikah.

“Si pasangan nikah yang tidak bisa mengisi formulir bisa sa meminta bantuan pihak lain,” tambah Udin.

Namun bila benar ditemukan adanya petugas KUA yang meminta tambahan biaya atau menerima biaya diluar ketentuan pihaknya akan segera menindaklanjutinya dengan memanggil petugas yang bersangkutan dan membuat berita acara untuk disikapi. Dengan dalih apapun petugas KUA tidak diperkenankan untuk melakukan pungutan biaya nikah.

Ketua Komisi D DPRD Majalengka dr Hamdi menyatakan pihaknya akan segera mengundang Kementrian Agama untuk melakukan rapat dengar pendapat jangans ampai hal tersebut terus berlanjut.

“Kami sudah mendnegar persoalan ini dari masyarakat, meski secara detail bagaimana proses pungutan tersebut berjalan belum diketahui. Kami akan segera mengundang Kementrian Agama Kabupaten Majalengka,” ungkap dr.Hamdi.

%d blogger menyukai ini: